Kasus Covid-19 Meningkat, Bupati Sikka Terbitkan Edaran PKM Selama 1 Bulan

Editor : Agustinus Bobe,

MAUMERE, LINTASTIMOR-Kasus Covid-19 di Kabupaten Sikka, NTT, terus meningkat hingga 23 Januari 2021 sebanyak 49 kasus. Total kasus positif 207 kasus, 115 transmisi lokal dan 92 kasus pelaku perjalanan serta 7 kasus kematian.

Menyikapi situasi dan kondisi tersebut Bupati Sikka Fransiskus Roberto Diogo menerbitkan  Surat Edaran Nomor, Satgas. 28/C-19/1/2021 Tentang Penegakan Protokol Kesehatan dalam rangka percepatan penanganan Covid – 19 di wilayah Kabupaten Sikka selama 1 bulan.

“Pelaksanaan Protokol Kesehatan berlaku 1 bulan sejak 25 Januari 2021 hingga 25 Pebruari 2021,demikian bunyi surat edaran tersebut.

Dalam surat edaran Bupati Sikka yang diterima media Lintastimor.com Rabu (27/1/2021) menyebutkan seluruh aktivitas tempat hiburan dan wisata seperti pub, tempat karaoke, taman wisata dan sejenisnya tidak boleh digelar  selama penegakan protokol kesehatan.

Selain itu seluruh aktivitas olahraga yang biasa dilakukan secara berkelompok di dalam atau di luar ruangan ditiadakan selama penegakan protokol kesehatan.

Sedangkan aktivitas sosial budaya dan keagamaan dalam masa penegakan protokol kesehatan dilaksanakan hingga pukul 18.00 Wita dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Kegiatan usaha mikro kecil dan menegah (UMKM) seperti restoran, warung, cafe, toko, kios agar melayani konsumen hanya sampai dengan pukul 22.00 Wita dengan maksimal pelanggan 50% dari kapasitas tempat yang tersedia.Pelayanan kepada konsumen dengan sistem take away, atau makanan dibeli dan dibawa pulang, atau melalui pesan antar model online.

Kepada setiap orang dalam beraktivitas wajib melaksanakan protokol kesehatan 5M berupa, masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan mengurangi mobilitas.

Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggunjawab tempat usaha dan fasilitas umum wajib, menyediakan sarana prokes yang mudah diakses serta memenuhi standar.

Instansi Pemerintah, Perangkat Daerah, BUMN, BUMD, Desa, Kelurahan, Perusahaan Swasta, LSM, NGO, Bank, Koperasi, Rumah Sakit, Puskesmas, Fasilitas Kesehatan Praktek Swasta dan Apotik wajib membatasi aktivitas kerja secara mandiri.

Aktivitas pendidikan dari tingkat Paud sampai dengan perguruan tinggi dilakukan secara daring. Bagi lembaga pendidikan yang menyediakan asrama tidak diperkenankan penghuninya untuk melakukan aktivitas di luar asrama.

Kepada seluruh aparat TNI dan Polri serta Pol PP, agar melakukan pengawasan secara ketat penegakan prokes, terhadap segala aktifitas masyarakat.

Bupati Sikka menegaskan pelanggaran terhadap penerapan PKM, akan dikenakan sanksi sesuai perundang-undangan.(Athy Meaq)

Pos terkait