PMKRI Kabupaten Alor Gelar RDP Dengan DPRD

Editor: Agustinus Bobe,

ALOR, LINTASTIMOR.COM–Persatuan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI)  Kabupaten Alor, Provinsi NTT, menggelar   Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPRD Kabupaten Alor pada Jumat (11/6/2021) di Aula DPRD Alor Jalan Sam Ratulangi, Desa Petleng, Kecamatan Alor Tengah Utara.

Turut hadir Ketua Komisi III DPRD Kabupaten  Alor, Mulyawan Djawa, Anggota Komisi III DPRD Kabupaten  Alor Yahuda Lanlu, S.H, anggota Komisi DPRD III Kabupaten Alor  Naboys Tallo, S. Sos, anggota Komisi III DPRD Kabupaten Alor Ernes Mokoni, S. Sos dan Ketua Presidium PMKRI (Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia)  Yoas Famai.

Dalam rapat dengar pendapat Ketua Presidium PMKRI Alor,Yoas Farma memaparkan beberapa hal sebagai berikut, yakni:

Pertama, PMKRI  mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPRD Kabupaten Alor atas undangan dari DPRD Kabupaten Alor terkait janji DPRD Alor menindaklanjuti laporan penggunaan anggaran untuk penanganan Covid-19 tahun 2020 yang sampai saat ini belum selesai.

 

Kedua, PMKRI Alor  meminta kepada DPRD Kabupaten  Alor segera melakukan fungsi pengawasan kepada semua OPD yang menggunakan dana  Covid-19 dan Satgas Covid-19 Kabupaten Alor dengan meminta laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran untuk penanganan Covid-19 tahun 2020 sebesar 15,8 M, karena tidak ada keterbukaan kepada publik sehingga menimbulkan kecurigaan publik terhadap penggunaan anggaran Covid-19 tahun 2020.

 

Ketiga, PMKRI Alor meminta kepada DPRD Alor segera membentuk Pansus dan dan melibatkan PMKRI  dalam pansus tersebut agar PMKRI juga bisa memberikan informasi terkait pertanggung jawaban penggunaan anggaran untuk penanganan Covid-19 tahun 2020, karena PMKRI menemukan kejanggalan di lapangan terkait penggunaan anggaran Covid-19 tahun 2020, ada Bantuan untuk rumah tangga miskin sebesar 5,95 M, bantuan tersebut untuk di tingkat desa sebesar 3,4 M sedangkan di tingkat kelurahan sebesar 2,5 M dan ada dana untuk Operasinal Satgas Covid-19 tingkat kecamatan sebesar 114 juta tetapi kenyataannya tidak ada.

Pernyataan PMKRI kemudian ditanggapi  Kepala Komisi III DPRD Kabupaten  Alor Mulyawan Djawa

DPRD Kabupaten Alor sudah bersurat kepada OPD yang menggunakan dana  Covid-19 dan Satgas Covid-19 Kabupaten Alor  untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Kantor DPRD Alor terkait pertanggungjawaban penggunaan anggaran untuk penanganan Covid-19 tahun 2020.

Namun,  pihak OPD dan Satgas Covid-19 Kabupaten  Alor tidak pernah memenuhi panggilan DPRD Alor, sehingga dalam bulan ini kami akan membentuk Pansus terkait pertanggungjawaban penggunaan anggaran untuk penanganan Covid-19 tahun 2020, disertai sidak ke Kecamatan dan Desa terkait  dugaan pelanggaran  atas kegiatan penanganan wabah Covid-19 tahun 2020.

Kedua Satgas Covid-19 Kabupaten Alor sudah memberi data awal yang sifatnya global tanpa ada rincian penggunaan anggaran Covid-19 tahun 2020.

Terkait dengan melibatkan PMKRI dalam Tim Pansus kami akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Katua DPRD Alor.

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPRD Kabupaten Alor bersama PMKRI berjalan  tertib dan aman.(Athy Meaq)

Pos terkait