Korupsi DD Marak di Indonesia, Jaksa Di Daerah Perlu Ada Penyuluhan Hukum Bagi Para Kades

Editor: Agustinus Bobe,

JAKARTA, LINTASTIMOR.COM– Aksi praktik korupsi Dana Desa ( DD) di seluruh Indonesia diduga sangat marah dilakukan oleh para kepala desa.

Oleh karena itu, Kejaksaan di daerah perlu memberikan pencerahan melalui penyuluhan hukum bagi para kades agar mengetahui aturan hukum mana yang dilanggar dan mana yang tidak semestinya dilakukan dalam cara tata kelola keuangan dana desa,” tegas Anggota DPR RI  DR.Beny K.Harman, S.H  saat rapat kerja komisi  dengan Kejaksaan Agung di Jakarta, peken kemarin.

Menurut Beny, Dana Desa itu dasar hukumnya adalah UU tentang desa yang diterbitkan jamannya Presiden SBY.

” Saya mengusulkan agar para jaksa di daerah memberikan atensi terhadap dana desa di seluruh desa yang ada di Indonesia. Sebab, dana desa diduga marak dikorupsi oleh para kades demi pribadi.

Para jaksa di daerah perlu memberikan penyuluhan hukum tentang cara kelola DD. Agar mereka tahu aturan mana yang tidak boleh dilanggar, dan mana seharusnya ditaati.

Dengan begitu, dana desa akan diselamatkan dan meminalisir angka kejahatan korupsi di setiap desa yang ada di Indonesia,” tegas Beny. ( Timbuserlintastimorjkt)

Pos terkait