Pemda TTU Segera Benahi Birokrasi Dengan Lelang Jabatan Eselon IV -III

Editor: Agustinus Bobe,

TTU, LINTASTIMOR.COM– Forum Masyarakat Peduli pembangunan TTU -FMPP hari Kamis 22 Juli 2021 mendatangi kantor bupati TTU bertemu dengan Bupati TTU David Djuandi.

Kedatangan FMPP itu  adalah silaturahmi bersama Bupati,Wakil Bupati dan sejumlah pejabat Pemda TTU dengan memberi pikiran untuk kepentingan arah pembangunan daerah kedepan di bawah kepemimpinan Pak David dan Pak Eus.
Dalam pertemuan yang di hadiri wakil Bupati Eusebius Binsansas,PLT Sekda TTU Frans Fai, Asisten Bindang Ekonomi, Yoseph kuabib ,Kaban Linmas Kapitan,dan Kadis Infokom Kristo Ikat,FMPP menyampaikan perlu dilakukan sejumlah agenda reformasi dalam tata kelola birokrasi ,tata kelola desa  demi peningkatan kualitas Pengawasan Inspektorat Daerah,Penataan Perusahaan Daerah dan Badan usaha Milik Desa.

Dalam tata kelola birokrasi FMPP menyarankan agar meningkatkan kualitas pelayanan publik aparatur sipil negara yang melakukan pelayan teknis pada level eselon IV dan eselon III setingkat camat ,kepala bidang ,kepala seksi dan lurah sehingga mutu pelayanan publik akan meningkat dan bupati wakil bupati tidak tersandera dengan kepentingan kepentingan politik,- tidak tersandera oleh kepentingan sekolompok kecil yang menganggap berjasa atas keterpilihan mereka.
Terhindar dari praktek praktek KKN.

“Yang kita butuhkan retasan jalan baru dari bupati dan wakil bupati tidak sekedar Melanjutkan apa yang sudah ada.

Selanjutnya dalam tata kelola desa agar lebih ditingkatkan koordinasi,sinkronisasi program Desa dan SKPD SKP teknis sehingga agar tidak terkesan desanya berjalan sendiri dengan program yang didanai dengan dana desa dengan program program Pemda melalui dinas teknisnya agar BPMD melaksanakan kewajiban adviser koordinatif lebih maksimal, agar setiap tahun APBDes dan lapiran semestran pelaksnaan dana desa bisa berjalan maksimal,” FMPP.

Sebagaimana hingga pertengah Juli ini 50 persen dari 174 desa belum rampung pabdesnya sehingga menghambat pembangunana didesa karena dana desanya belum bisa dicairkan termasuk dana covid 19, 20% yang telah ditransfer Menteri keuangan ke masing- masing rekening kas desa namun tidak bisa dicairkan karena apbdesnya belum ditetapkan .

Dan untuk kedepan penguatan kapasitas aparatur desa harus menjadi prioritas dalam prokvram BPMPd agar benar nampak kalau visi dan misi bupati dan wakil bupati tentang tagline desa sejahtera itu benar terlibat.

Pembenahan BUMDes dan program program yang langsung menyentuh dengan kebutujan langsung masyarakat desa dengan mengedeoankan potensi potensi lokal yang terukur. BUMDes didorong menjadi lokomotif geliat ekonomi pedesaan yang siap menampung hasil hasil oeetnaian dan hasil hasil potensial di desa.Tentunya dengan Pemda ikut berperan aktif memperkuat kapasitas pengurus bumde serta skillnya.

BUMDes mesti berkorelasi dan saling berkontributif dengan perusahaan daerah. Sehingga perushaan daerah pun harus ditata ulang lewat audit dengan tujuan khusus ,sehingga sehat dan dapat melaksnakan petanya sebgainsalah satu pilar pembangunan ekonomi dan kabuaoten TTU.

Dengan memperkuat SDM aparatur desa dan mem perketat koneksi pengawasan, akan menekan potensi salah kelola keuangan negara di sana dan keuangan negara benar-benar di kerahkan sebagai potensi yang menyumbangkan perbaikan kesejahteraan rakyat.

Selain itu,  FMPP menyarankan ,agar bupati dan wakil bupati benar- benar memfungsikan badan inspektorat daerah dalam melaksanakan pencegahan dan penindakan KKN. Dalam internal Pemda TTU.inspektorat hendakanya menjadi filter pelaksnaan pembangunaann lewat pengawsanya dengan rekoemndasi rekoemndasi pembenahan perbaikan dan peningkatan priogram program pembangunan bupati dan wakil bupati.

Dan dalam waktu dekat ini agar insoektirat dasrah mempercepat audit atas desa desa yang tersangkut pidana korupsi ,sehingga bisa ada kepastian hukumnya. Agar merkea mereka yang ditempatkan di inspektorat terutama kepala inspektoratnya adlah orang yang berkompeten dan mumpuni.

Dalam kesempatan ini FMPP menyampaikan bahwa pada tahun2020 lalau ASN oada sejumlah SKPD sepeeti dinas kesehtan dan dinas pko tidak dibayar gaji dan gaji ke 13nya karena lalorannasetnya kabur. Untuk itu FMPP  meminta  Pemda TTU untuk memperbaiki sistem pendataan dan pelaporan aset sebagaimana yang telah diatur dalam regulasi pemerintah .Oleh karenaya tidak boleh ada lagi dana APBD digunakan untuk mebangunan bangunan pemerintah tetapi tidak selesai dikerjakan dan menjadi monumen buruk yang perencaan pembangunan karena ditinggal bertahun tahun tidak dila jurkan pembangunannya.

Oleh karena itu, audit atas bangunan bangunan mangkark seperti kantor dinas pariwisata dan kantor BPMPD penting dilakukan audit dengan tujuan tertentu sehingga aset aset daerah tersebut bisa terselamatkan.

FMPP  juga menyampaikan agar Pemda meninkatkan kualitas pelayanan dan penangnanan Covid – 19 di kabapaten TTU yang dari waktu ke waktu terus bertambah dengan lebih maksimal dalam melalukansosiasilasinoencefahan dan penanganannya sampai ke tingkat desa agar memerphatikann dengan baik jamainan kesejahteraan dan kesehtan para bidan dokter dan  pelayan kesehatan, ketersediaan obat ,tempaplt isoalsi ,APD, rapid tes  yang mudah murah dan terjangkau.

Diharapkan juga agar SOP penanganan mereka yang terpapar Covid di rumah sakit agar terbuka dan terseosiakisasi hingga ke desa desa ,terutama dalam hal penangan pasien Covid yang meninggal dunia.

Sehingga tidak lagi terjadi kecurigaan -kecurigaan publik akan bisnis jasad covid pada rumah sakit rumah sakit.

Atas berbagai masukan ini bupati dan wakil bupati TTU menyambut baik, dan menyatakan bahwa memang saat ini birokrasi di TTU sedang rusak dan butuh pembenahan dan salah satunya adalah melalui lelang jabatan bagi ASN  eselon III  dan IV , bupati dan   wakil bupati  untuk melakukan penataan tata kelola desa dan reformasi birokrasi ini dan penguatan kapasitas inspektirat daerah serta dilakukanya audit atas perushaan daerah TTU.

Dana menurut bupati David ,seleksi direksi perushaan daerah akan di ulang dari awal sebagai wujud pembenahan atas persuhaan daerah .( tim)

Pos terkait