KPK Periksa Tiga Mantan Anggota Banggar DPRD Mimika

Editor: Agustinus Bobe,

MIMIKA, LINTASTIMOR.COM–Bertempat di markas komando bataliyon B Brimob Polda Papua dijalan Agimuga, mile 32 distrik kuala kencana, Kamis (16/09/2021) dilaksanakan pemeriksaan terhadap 3 mantan anggota badan anggaran DPRD Mimika periode 2014-2019 yakni M.Nurman Karupukaro Politisi Gerindra, Saleh Alhamid Politisi Hanura dan Matius Uwe Yanengga Politisi PKB yang dilakukan oleh Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pemeriksaan ketiga mantan anggota banggar dimulai jam 10:00 hingga pukul 15:00 dengan pengamanan ekstra ketat tamu dan wartawan dilarang mendekati area pemeriksaan yang berada digedung utama Mako Brimob.

Dalam pemeriksaan politisi Gerindra Nurman dicecar 20-30 pertanyaan dari penyidik KPK Dono sedangkan Saleh Alhamid dicecar dengan 10 pertanyaan oleh penyidik KPK Jefri Silitonga.

Usai diperiksa penyidik KPK Nurman menyatakan penyidik KPK sangat ramah dan baik, sehingga dalam menjawab pertanyaan yang disampaikan penyidik, saya sangat tidak merasa terbeban dan menjawab sesuai dengan kenyataan dan fakta yang ada.

Terkait pemeriksaan dirinya sebagai saksi Nurman mengatakan sebagai salah satu anggota DPRD terpilih periode 2014-2019 dari 35 anggota telah terpilih pada PEMILU tahun 2014 dan kami dilantik tahun 2015, sedangkan Penganggaran pembangunan gedung gereja kingmi tahap pertama tahun 2015, yang dalam pembahasan anggarannya menggunakan peraturan bupati (PERBUP) Kabupaten Mimika.

Berbeda dengan Saleh Alhamid yang tampak tegang dengan menjawab pertanyaan dari penyidiknya dikarenakan didepan penyidik KPK saleh mengatakan pemanggilan dirinya sebagai saksi bisa dikemudian hari berubah menjadi tersangka sehingga dalam menjawab pertanyaan dari penyidik sangat berhati-hati dan mengatakan yang sebenar-benarnya sepengetahuan dirinya terkait kasus pembangunan gedung gereja kingmi.

Saleh mengungkapkan dirinya bersama 34 rekannya dilantik menjadi anggota DPRD Mimika tahun 2015 padahal sesuai aturannya seyogyanya kami dilantik tahun 2014.

“Sebagai anggota banggar dan anggota DPR kami mengetahui besaran dana yang dikucurkan pemda mimika dalam melaksanakan pembangunan gedung gereja kingmi dimulai dari tahun 2015 sebesar Rp.46 Milliar, tahun 2016 sebesar Rp.65 Miliar, tahun 2019 sebesar Rp.47 Milliar dan tahun 2021 telah dianggarkan sebesar Rp.60 Miliar, hingga ini diperkirakan mencapai 200san Milliar”. ungkap Saleh.

Dari semua pertanyaan yang disampaikan penyidik KPK ke 3 saksi, point yang sama adalah terkait penganggaran awal pembangunan gedung gereja kingmi tahun 2015 sebesar 46 Miliar lebih yang menggunakan PERBUP sebagai dasar hukum.

(Frangky Kemong)

Pos terkait