Bupati Mimika Eltinus Omaleng bersama para ASN di lingkup Pemerintah Kabupaten Mimika pada momentum perayaan HUT Korpri Ke-52 di Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika, Rabu (29/11/2023). (Foto: Lintastimor.com/Moh. Wahyu Welerubun).
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
MIMIKA | LINTASTIMOR.Com)-Di momen peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) ke-52, terdapat pesan-pesan yang teramat mendalam disampaikan oleh Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional, Zudan Arif Fakrulloh.
Dalam momentum ini, Pemerintah Kabupaten Mimika melaksanakan pacara peringatan HUT KORPRI ke-52 di halaman Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika, yang dipimpin langsung oleh Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, SH., MH, Rabu (29/11/2023).
Dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Bupati Mimika, Eltinus Omaleng disampaikan, momentum ulang tahun ke 52 hendaklah dijadikan sebagai upaya untuk meneguhkan KORPRI sebagai Penguat NKRI dan Pelindung Aparatur Sipil Negara (ASN).
Bupati Omaleng menuturkan ucapan terima kasih Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional atas program yang bermanfaat kepada masyarakat luas.
Lanjutnya, dari keberhasilan Indonesia melewati Pandemi Covid-9 dengan baik sehingga dipuji khalayak internasional hingga program-program terobosan dan reformasi struktural yang telah berdampak positif ke masyarakat luas adalah bagian dari kerja keras para ASN. Selain itu peran aktif para ASN anggota KORPRI dalam mengendalikan inflasi dan penanganan stunting sangatlah besar.
Inflasi terus kita kendalikan dan stunting secara bertahap dapat kita turunkan dan insya allah tahun 2024 sudah sesuai target dapat mencapai 14% atau bahkan kurang dari itu.
Ia mengatakan, semua program tersebut tentunya tidak akan terlaksana dengan baik tanpa kerja-kerja yang optimal dari seluruh ASN.
“Sekali kagi perkenankan saya mengapresiasi dan berterima kasih atas dedikasi dan pengabdian 4,4 juta para ASN dan seluruh keluarga besar KORPRI,” ucapnya.
Bupati Omaleng menyatakan, saat ini terjadi perubahan yang sangat cepat karena dua hal besar. Yakni perkembangan teknologi serta perubahan harapan masyarakat yang terus meningkat. Oleh karena itu, dua faktor besar tersebut harus disikapi oleh KORPRI.
Kata Omaleng, saat ini dunia sudah digeraikan oleh AI (Artificial inteleigence), IoT (internet of thing). Big Data, sistem dan algoritma pemrograman, coding, maupun verifikasi biometrik sehingga kita tidak bisa lagi menggerakan pemerintahan dengan cara-cara lama.
Lebih lanjut dikatakannya, masyarakat sangat berharap pemerintah memberikan pelayanan yang lebih cepat, lebih mudah, lebih akurat. Layanan saat ini sudah harus bisa diakses secara online, cepat dan tepat. Untuk itu, dirinya minta KORPRI mampu membaca dan menjawab perubahan ini guna mengembangkan birokrasi Indonesia yang betul-betul mampu menjadi motor penggerak menuju Indonesia Emas 2045.
“Kita tidak boleh menyelesaiakan masalah saat ini dengan pendekatan masa lalu. Kita harus menyelesaikan masalah yang ada saat ini dengan pendekatan yang paling update. Digitalisasi dalam proses, hasil layanan dan marketing semua produk layanan pemerintahan sudah merupakan kebutuhan. Harapan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat tajam,” terang Omaleng.
Kemudian, ia menyampaikan, semua negara maju sudah menerapkan sistem meritokrasi dalam birokrasi. Dengan demikian, para pengurus KORPRI yang rata-rata adalah para Sekjen, Sesmen, Sekda diminta agar dapat menerapkan meritokrasi dalam birokrasi menuju birokrasi Indonesia menjadi semakin baik.
Omaleng menekankan agar meritokrasi harus berbasis pada kompetensi, kualifikasi dan kinerja yang diberlakukan secara adil, wajar, transparan dan tanpa diskriminasi. Hal ini harus dapat dilakukan karena tujuan Meritokrasi adalah untuk (1) Merekrut ASN secara professional; (2) Mengembangkan kompetensi ASN; (3) Kepastian karir ASN; (4) Perlindungan karir ASN; (5) Pengelolaan ASN yang efektif dan efisien; dan (6) Penghargaan untuk Memotivasi ASN.
“Saya berharap sistem meritokrasi ini segera terwujud dan memudahkan pengembangan karir ASN dalam satu kementerian, kabupaten, provinsi, atau pindah kementerian, pindah kabupaten maupun pindah provinsi,” harapnya.
Sementara itu, saat ini program utama KORPRI mencakup peningkatan kualitas pelayanan publik, digitalisasi birokrasi, penguatan ideologi ASN, perlindungan karir, bantuan hukum, dan peningkatan kesejahteraan.
Kata Omaleng, program ini diharapkan membawa dampak positif pada masyarakat. Untuk itu, saya mengajak pengurus KORPRI agar turut berperanserta secara aktif dalam menangani masalah inflasi, stunting, kemiskinan ekstrem, anak tidak sekolah, dan perkawinan anak-anak.
Selanjutnya, jelang pesta demokrasi di tahun 2024 mendatang, seluruh Pengurus KORPRI diharapkan agar dapat terus menjaga anggotanya, untuk tetap tegak lurus kepada Negara, Pancasila dan UUD 1945, serta membentengi anggotanya dari intoleransi dan radikalisme.
(Penulis: Moh. Wahyu Welerubun).
